Kinerja DPRD DKI dari 45 Raperda Hanya Empat jadi Perda

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta diminta fokus menuntaskan program legislasi daerah (Prolegda). Dari 45 Raperda yang direncanakan tuntas tahun ini, hanya empat perda yang diselesaikan. Hal itu terjadi karena dewan dinilai tiap minggu melakukan kunjungan kerja ke daerah ataupun ke luar negeri.

“Praktis anggota dewan hanya bekerja tiga hari seminggu. Tiap pekan mulai hari Kamis sudah kunjungan, akibatnya penuntasan perda terbengkalai, “kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi dari Center for Budget Analisys (CBA), Jumat (12/10).

Jajang Nurjaman menilai, kinerja para wakil rakyat di Kebon Sirih itu belum maksimal, terutama terkait legislasi. “Seharusnya tidak ada alasan bagi DPRD DKI Jakarta untuk tidak produktif di tahun 2018 ini, khususnya dalam hal legislasi. Karena anggota dewan di kebon sirih ini sudah diguyur duit ratusan miliar untuk meningkatkan kinerjanya,” katanya.

Di saat kinerja legislasi menurun, justru peningkatan anggaran untuk kegiatan yang kurang produktif. “Misalnya dana kunjungan kerja yang mencapai Rp 126 miliar di tahun 2018 meningkat tajam dibandingkan tahun 2017 yang hanya 100,13 miliar. Belum lagi dana khusus untuk pembuatan Raperda yang mencapai Rp 6,4 miliar,” jelas Jajang.

Namun kenyataannya, guyuran duit ratusan miliar ini sama sekali tidak ada efeknya bagi anggota dewan DKI. Dari target 45 Program legislasi daerah (Prolegda) 2018 hanya empat saja yang disahkan menjadi Peraturan daerah.

Menurutnya, buruknya kinerja anggota dewan DKI harus menjadi catatan penting buat Gubernur Anies Baswedan. “Di tahun anggaran 2019 sebaiknya pangkas saja anggaran untuk pejabat Kebon Sirih ini. Percuma kan, tiap minggu ada kunjungan kerja tapi hasilnya nol,” tandasnya.

M. Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta mengatakan, kunjungan kerja tersebut sesuai dengan aturan, bukan bikinan dewan. “Kunjungan kerja tersebut sesuai aturan, “katanya. Sedangkan menyangkut Prolegda, tergantung usulan dari Pemprov. (john/b)