Proyek Meikarta, Jubir KPK: Dugaan Suap ke Bupati Menguat

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan tiga tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.

Tiga tersangka tersebut yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah, Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

“Tiga tersangka dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta masih dalam proses pemeriksaan di KPK. Sedangkan pihak lain yang diamankan saat OTT kemarin secara bertahap telah keluar (ditahan-Red) pada dini hari tadi,” kata Febri dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).

Sedangkan enam tersangka lain telah mendekam di sel tahanan selama 20 hari ke depan yakni Henry Jasmen (HJ) ditahan di Polres Metro Jakarta Timur, Taryadi (T) ditahan di Polres Jakarta Pusat, Fitra Djaja Purnama (FDP), ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jamaludin (J) ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN) ditahan di Polres Metro Jaktim, dan Dewi Tisnawati (DT) ditahan di Polres Metro Jaksel.

Febri menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi dan tersangka, dugaan suap perizinan proyek Meikarta semakin menguat melibatkan Neneng Hasanah. Tidak hanya itu, terkuat adanya pertemuan antara Neneng Hasanah dengan pihak swasta saat mengurus perizinan.

“Dari sejumlah bukti dan konfirmasi para saksi dan tersangka, dugaan pemberian pada Bupati (Neneng Hasanah) semakin menguat terkait perizinan ini. Termasuk pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan dengan pihak swasta dalam pengurusan izin,” tandas Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perijinan proyek pembangunan Meikarta.

Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) juga ditetapkan tersangka bersama tujuh orang lainnya yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Tersangka sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, Bupati Bekasi Neneng dan pihak yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (yendhi/yp)