Kehadiran Mobil Listrik Bisa Hemat 12 Juta KL BBM

Jakarta: Pemerintah fokus untuk mengembangkan industri otomotif dengan pemanfaatan teknologi bahan bakar ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau electric vehicles. Program yang masuk roadmap Making Indonesia 4.0 ini bakal menyasar basis produksi kendaraan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya berupaya untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada 2030. Program mobil listrik juga sejalan dengan upaya pengurangan ketergantungan impor bahan bakar fosil seperti pada kebijakan B20 atau biodiesel. Pemanfaatan energi terbarukan ini pun dinilai bisa mengurangi penggunaan hingga 12 juta kilo liter (KL) bahan bakar minyak (BBM).  

“B20 saja bisa penghematan (BBM) sekitar enam juta kilo liter, dengan hybrid (teknologi pada mobil listrik) atau plug in hybrid ini akan dua kali lipat penghematan,” ujar Airlangga di Ruang Garuda, Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Airlangga memaparkan tahapan riset pertama telah rampung dilaksanakan peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Toyota Astra Motor. Hasil akhir studi meliputi karakteristik teknis, kemudahan pengguna, dampak lingkungan, sosial dan industri.

“Hasil studinya sudah pasti electric vehicle dengan internal compassion engine vehicle akan lebih hemat bahan bakar, hybrid saja itu hasilnya 50 persen, jadi artinya penghematan 50 persen dari energi, kemudian plug in hybrid itu 75 hingga 80 persen,” ungkapnya.

Hasil riset dalam mendukung program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) ini nantinya bakal menjadi patokan untuk melahirkan regulasi baku pada industri otomotif di Tanah Air. Airlangga menyebut pengesahan aturan baru pemanfaatan energi terbarukan itu bakal dilakukan pada akhir tahun ini.

Saat ini aturan hukum untuk electrified vehicle sedang dikoordinasikan ditingkat Menteri Koodinator. Setelah itu draft aturan main industri otomotif perlu mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Aturan tersebut nantnya bakal mengatur tentang litbang dan inovasi, pengembangan industri, dan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang pemberian fasilitas fiskal seperti bea masuk ditanggung pemerintah, pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan

“Tidak akan menunggu studi, kemarin Pak Menko (Darmin Nasution) meminta segera merapatkan. Kami targetkan pada akhir tahun ini, nanti kita akan liat judulnya yang penting fiskalnya ada di situ,” tandasnya.

(SAW)