Deadline Pengembalian Investasi Migas Kini Lebih Masuk Akal

Jakarta: Skema perubahan pengembalian biaya investasi atau unrecovery cost di sektor hulu migas saat ini lebih masuk akal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan dalam aturan baru yang diterbitkan Kementerian ESDM, unrecovery cost terhadap blok migas yang akan berakhir bisa dibayarkan oleh kontraktor baru beRdasarkan realisasi investasi.

Sementara dalam ketentuan terdahulu, kontraktor baru harus membayar biaya terhadap suatu kegiatan investasi yang belum dilakukan. Artinya biaya yang dibayarkan berdasarkan perkiraan.

“Yang ini (aturan baru) lebih logis. Kita buat agar make sense,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.

Arcandra mencontohkan Blok X yang akan berakhir masa kontraknya pada 2022. Pemerintah telah memutuskan investor B sebagai kontarktor baru menggantikan investor A setelah kontrak tersebut berakhir. Penandatanganan kontrak baru dilakukan di 2018.

Dalam aturan terdahulu kontraktor B harus membayarkan unrecovery cost pada investor A selambat-lambatnya tujuh hari sebelum penandatanganan kontrak dilakukan di 2018. Padahal, kata Arcandra, mereka belum tahu berapa biaya yang digunakan untuk kegiatan sejak penandatanganan kontrak baru di 2018 hingga menuju kontrak berakhir di 2022.

Sementara dalam ketentuan anyar saat ini, kata Arcandra, investor B membayarkan pada investor A selambat-lambatnya tujuh hari sebelum kontrak berakhir di 2022. Artinya besaran biaya yang dibayarkan telah diketahui sesuai yang dikeluarkan sejak penandatanganan kontrak di 2018 hingga menuju kontrak berakhir di 2022.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Aturan tersebut diterbitkan dengan tujuan pemerintah ingin memberikan kelonggaran batas waktu pada kontraktor lama paling lambat tujuh hari sebelum kontrak kerja sama berakhir. Dalam aturan terdahulu, batas waktu paling lambat tujuh hari sebelum penandatangan kontrak kerja sama oleh kontraktor baru.

Mekanisme penyelesaian pengembalian biaya investasi tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kontraktor lama dengan kontraktor baru. Dalam pasal 9 ayat 1a dikatakan bila kontraktor baru terlambat mengembalikan biaya tersebut, maka dikenakan denda paling banyak 2,5 per mil per hari.

Sementara pada pasal 13 dikatakan semua kontrak kerja sama yang telah ditandatangani dan belum mulai berlaku maka akan dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Aturan anyar ini telah diberlakukan sejak 16 November 2018.

(AHL)